Jpu Sidang Aktivis KNPB Diminta Hadirkan Saksi ahli.

Jpu sidang Aktivis KNPB  Diminta Hadirkan saksi ahli.
     TIMIKA……. Kuasa hukum KNPB Timika dan Majelis Hakim pada sidang dugaan makar yang menjerat tiga aktifis KNPB, meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli.

“Kami minta JPU hadirkan saksi ahli agar persidangan jadi lebih berwarna,” kata Ketua Majelis Hakim Relly D Behuku sebelum menutup sidang dugaan kasus makar, dengan tahapan mendengar keterangan saksi verbal, Selasa (16/4).

Kata dia, sejak menyidangkan kasus dugaan makar dengan terdakwa Steven Itlay (Ketua KNPB Timika) dan Yanto Arwekion yang pernah disidangkan dalam kasus sama, pihaknya tidak pernah melihat dan mendengar keterangan saksi ahli secara langsung.

Untuk itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada JPU untuk mendatangkan saksi ahli pada 23 April 2019 nanti.

“Seharusnya 23 April agendanya tuntutan. Tapi akan ditunda untuk mendengarkan saksi ahli,” ujarnya.

Sementara kuasa hukum terdakwa aktifis KNPB Timika, Veronica Koman mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan kedatangan saksi ahli, karena Veronica menduga pihak kepolisian belum membaca putusan MK tertanggal 31 Januari 2018 tentang pasal makar.

“Kelihatannya penyidik belum membaca itu. Sehingga, dengan kedatangan saksi ahli agar diterangkan lagi. Kalau kami yang bicara kesannya bagaimana. Biarlah saksi ahli sesuai keilmuannya menjelaskan hal itu,” katanya.

Kata dia, dengan adanya keputusan MK tersebut, maka pihaknya melihat kasus ini sangat ganjil. Karena dikatakan makar, kalau ada senjata. MK sudah menyampaikan pengibaran bendera bintang kejora itu bukan makar.

“Dan untuk kasus ini, kami akan hadirkan saksi yang meringankan. Sehingga kami menyakini kalau bisa ringankan terdakwa,” ujarnya.

Sedangkan Kasipidum Kejari Mimika, Joice E Mariai mengatakan, pihaknya akan berupaya mendatangkan saksi ahli pidana dan tata bahasa.

“Kami berupaya untuk bisa hadirkan saksi ahli. Kalau tidak bisa, maka bisa dibacakan. Dimana itu sesuai dengan KUHAP, sehingga semuanya diserahkan kepada majelis hakim.

Iklan

PERS RILIS VERBALISAN KNPB TIMIKA

PERS RILIS

SIDANG VERBALISAN KNPB TIMIKA: RALAT ATAS KETERANGAN SAKSI

(Timika, 16 April 2019) Sidang pidana dugaan pasal makar terhadap tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia dengan agenda verbalisan digelar di Pengadilan Negeri Timika.

Koalisi penegak Hukum dan Ham untuk Papua Veronika koman, Emanuel Gobai

Dalam sidang kali ini, keterangan penyidik dikaji karena saksi Vincent Gobay keberatan atas kalimat yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan (BAP)-nya. Saksi merasa tidak pernah mengeluarkan kalimat “mengumpulkan massa yang mau berjuang” terkait dengan aktivitas terdakwa Yanto Awerkion, namun kalimat tersebut tercantum di BAP milik saksi.

Pihak kepolisian bersikeras bahwa ketika memeriksa saksi Vincent pada 7 Januari 2019, saksi sedang tidak dalam keadaan tertekan maupun terpaksa. Penasehat hukum terdakwa meragukan hal tersebut karena kenyataannya ketika saksi diperiksa di sekretariat KNPB, terdapat 24 anggota Polri dan satu peleton anggota TNI yang sedang berjaga di lokasi. Belum lagi keadaan psikis saksi yang diperiksa di ruangan sekretariat organisasinya namun saat itu menjadi penuh dengan coretan hasil vandalisme aparat gabungan.

Sidang ditunda hingga 23 April 2019 karena pihak kejaksaan gagal mendatangkan saksi ahli. Majelis hakim meminta dengan tegas supaya ahli bisa dihadirkan ke persidangan, karena kejaksaan sudah gagal menghadirkan ahli pada dua kasus makar sebelumnya. Penasehat hukum berpandangan sama dengan majelis hakim.

Adapun sidang perdata Perbuatan Melawan Hukum dengan agenda pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa yaitu sekretariat KNPB akan dilakukan pada 22 April 2019.

Koalisi Penegakan Hukum dan HAM untuk Papua,
Veronica Koman
Emanuel Gobay

JUBIR INTERNASIONAL

Masalah Papua Barat Harus Diselesaian Melalui Proses Hukum di Mahkama Internasional

  1. Alasan Pembenaran

Untuk menyelesaikan melalui proses hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang membenarkan bahwa masalah Papua Barat harus diselesaikan di Mahkama Internasional (International Court of Justice/ICJ).

a. Papua Barat Pernah dan Masih Menjadi Sengketa Internasional

Papua Barat dalam proses sejarahnya pernah menjadi wilayah yang dipersengketakan dan dalam prosesnya banyak kejanggalan seperti:
1) Dalam pelaksanaanya Indonesia tidak mematuhi hak dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai perjanjian salah satunya perjanjian New York Agreement itu;
2) Terjadi perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional seperti Roma Agreement dan New York Agreement tahun 1962;
3) Wilayah Papua Barat telah menjadi perebutan sumber-sumber ekonomi. Contoh nyata adalah kongkalingkong Indonesian dan Amerika Serikat dalam perjanjian kontrak karya Freeport Mc MoRaNd tahun 1967;
4) Papua Barat telah menjadi wilayah perebutan pengaruh ekonomi, politik atau keamanan regional dan internasional;
5) Papua Barat yang telah berdaulat tahun 1961 telah diintervensi kedaulatannya dengan maksud menguasai dan menjajah oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Trikora;
6) Poin 5 merupakan bukti penghinaan terhadap harga diri bangsa.

Hal inilah yang masih menjadi perselisihan orang Papua dan harus menjadi perselisihan internasional. Dan itu merupakan sebab-sebab mengapa suatu wilayah disebut sebagai wilayah yang dipersengketakan.

b. Kasus Papua Barat Termasuk dalam Kategori Hukum Internasional

Hal-hal yang menyebabkan kasus Papua Barat sesuai dengan pandangan Sistem Hukum dan Peradilan Internasional adalah:

1) Kasus Papua Barat dalam Asas hukum Internasional

Menurut resolusi majelis umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas. Poin-poin yang mendukung penyelesaian konflik Papua Barat adalah :
a) Setiap Negara harus menyelesaian masalah Internasional dengan cara damai. Masalah Papua Barat adalah masalah internasional dan setiap pihak yang sedang mempermasalahkan Papua Barat harus diselesaian secara damai;
b) Asas persamaan hak dan penentuan nasip sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu Negara ditentukan oleh rakyat. Rakyat Papua Barat punya hak dalam penentuan nasip sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu Negara sesuai dengan kemerdekaan 1 Desember 1961.

2) Kasus Papua Barat sebagai Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Starke, yang menjadi subjek hukum Internasional adalah Negara, Individu, Organisasi Internasional, tahta suci dan Pemberontak dan pihak yang bersengketa. Dalam keadaan tertentu pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dan mendapat pengakuan sebagai gerakan pembebasan dalam menuntut hak kemerdekaannya. Contoh PLO (Palestine Liberalism Organization).
1). Ini berarti bahwa Papua Barat masuk kedalam kategori subjek hukum Internasional yang dapat dibawah ke Mahkama Internasional, karena: Papua Barat dan perjuangannya masuk dalam kategori pemberontak atau yang sedang mempertentangkan untuk penentuan nasip sendiri karena status hukum yang tidak benar itu, 2) Status hukum Internasional wilayah Papua Barat dalam NKRI itu lemah (weak low) karena proses yang cacat hukum itu.

Oleh_Victor Yeimo
Jubir-Internasional Knpb Pusat

KETIGA AKTIVIS KNPB, PRD SIDANG DI PENGADILAN NEGERI TIMIKA PEMERIKSAAN SAKSI DUGAAN MAKAR.

Knpbnews Timika papua- – – – Pada Selasa 09 April 2019 Terkait Sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap kasus dugaan makar K3 Terdakaw, Yanto awerkion, Sem asso, Edoi dogopia, Didampingi oleh penasehat Hukum GUSTAP R. KAWER SH MSI digelar Pengadilan Negeri (PN) Kota Timika, Jalan Yos Sudarso Sempan kelurahan Inauga.

Persidangan tersebut, dimulai pada pukul 09:30 – 04: 09 Wit, Dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Relly. D. Behuku, SH, Mh, didampingi Hakim Anggota Fransiskus Y. Babthisa, SH. Dan Steven C. Walukow, SH. dengan agenda pemeriksaan saksi.

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joice E. Mariai, SH, MH, dan Habibi. menyiapkan 6 orang saksi dari pihak polisi polres mimika dan 1orang simpatisan KNPB,PRD.

Saksi-saksi dari pihak Kepolisian
Nyoman punia, Wakil kapolres mimika, petrus leopoten SH MSI,Dari kesban pol,  abdul Rasyat Intelkam kepolisihan, Rianto SH Intel kepolisihan, Farianto Intel kepolisihan,Haky Aso sebagai RT bendungan, Pinsen Gobai hadir sebagai simpatisan untuk mengikuti Ibada.

Nyoman Punia Wakil kapolres Mimika.
dapat menyampaikan di pengadilan bahwa , mengapa dalam ibada syukuran itu ada gambar bermotif Papua dan Bendera KNPB Lawan.

petrus leopoten SH, M.Si utusan Kesbanpol
dapat menyampaikan Organisasi KNPB tidak terdaftar di Kesbanpol namun ini menjadi pertanyaan besar, karena suatu Organisasi harus melalui kesbanpol,

abdul Rasyat Intel kepolisihan
Terkait deng kegiatan syukuran mereka ada bendera warna meran dalamnya warna atau tulisa saya tidak perhatikan baik karena masa rame saat itu, kemudian ada babi untuk barapen juga,
Menuru saksi ini mereka membentuk melakukan kegiatan2 untuk melepaskan diri dari Nkri.

Rianto SH Intel kepolisihan
Saya diutus untuk pengambilan data dan Kameramen dan dalam kegiatan itu saya menanggapi bahwa dalam kegiatan mereka itu melakukan beda ideology bersifat perlawanan Ada Gambaran Bintang Fajar dan Bendera KNPB.

Farianto Intel kepolisihan
Saya ikuti menyangkut dengan surat pemberitahuan, bahwa organisasi Knpb tidak terdaftar di Kesbanpol, dalam ibadah mereka itu sangat identik juga dengan Bendera Knpb itu bendera Perlawanan
Haky  Aso dari RT Bendungan Jl.Freport Lama

Saksi Haky Aso sebagai RT bendungan Jl. Freeport  lama dari semua pertanyaan dia belum ketahui karena saat penangkapan dan penggrebekan kantor pada 31 Desember 2018 saat itu dia di tempat kerja namun belum bisa jawab sejelasnya.

Satu saksi dari ketiga terdakwa
Pinsen Gobai
Saksi Pinsen Gobai hadir sebagai simpatisan untuk mengikuti Ibadah Syukuran Hut Kantor, sepengetahuan dia bahwa, sewaktu kegiatan Ibadah Syukuran HUT saat itu  gabungan TNI POLRI masuk merebek kantor  sebelum Ibada syukurannya mulai, karena kegiatan Ibadah syukuran itu mulainya jam 11:00 sewaktu itu saksi Pinsen Gobai  hanya bantu bantu untuk persiapan Ibadah di halaman Kantor Knpb dan Prd, persiapan barapen dan bantu atur-atur.

PERSIDANG YAKONIAS WONSIWOR DAN ERIKCON MANDOBAR TERTUNDA MINGGU DEPAN HARI SELASA.

Mohon dukungan doa dari bangsa papua agar proses pradilan akan berjalan sesuai kehendak Allah,Alam leluhur nBangsa Papua,
semoga Allah pencipta manusia dan Tanah papua menyertai kita sekalian
Kita harus mengakhiri.
Salom Revolusi.

Puisi Buat Tpnpb

Engkau mempertaruhkan nyawamu, jiwamu jadi taruhannya. Engkau bersumpah tumpah darah di BangsaMu untuk Merdeka!!! Engkau tak mengenal rasa takut menghadapi penjajah sampai titik darah penghabisan. walaupun di serang dari darat, laut dan udara. tapi kini engkau berhasil mengalahkan para penjajah. Merdeka negerimu dan bangsamu.